Media Islam Madinatul Iman Balikpapan
Warta Dalam Kota

BMPS : Mengapa Oknum DPRD Balikpapan Seolah Ingin Matikan Sekolah Swasta ?

MADINATULIMAN.COM – Oknum pejabat yang terlibat dalam kecurangan pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dipastikan tidak akan bisa tidur nyenyak. Pasalnya, pihak Badan Musyawarah Pendidikan Swasta (BMPS) Kota Balikpapan siap membeber siapa saja oknum pejabat yang melakukan pendaftaran siswa titipan dan terlibat dalam gratifikasi.

“Kami sudah pegang beberapa nama yang diduga menerima gratifikasi dalam proses PPDB. Jika buktinya sudah kuat, maka tak segan kami  umumkan dan kami lanjutkan ke jalur hukum,” tegas juru bicara BMPS, Riduansyah.

Riduan menyesalkan, dunia pendidikan di Balikpapan menjadi semrawut akibat adanya intervensi dan campur tangan oknum DPRD Kota Balikpapan. “Kesemerawutan dunia pendidikan hingga adanya gratifikasi, itu semuanya  bermuara dari DPRD Balikpapan yang mengajak orangtua siswa hingga 200 orang untuk berdemo di kantor Pemkot Balikpapan,” ketusnya.

Seharusnya, kata Riduan, para wakil rakyat yang duduk di kantor DPRD tersebut tugasnya memperbaiki keadaan dan bersikap netral sehingga bisa duduk bersama untuk dapat mencarikan solusi. “Tentunya win-win solution yang dibutuhkan dalam masalah ini. Jadi tidak ada yang dirugikan. Tapi kalau begini caranya, justru jelas menunjukkan bahwa anggota DPRD tidak ada yang paham tentang pendidikan,” kritiknya.

Untuk diketahui, keterlibatan oknum anggota dewan dalam kecurangan PPDB terbukti dengan adanya katabelece serta invervensi kepada pihak sekolah. Tak hanya itu, seorang kepala sekolah (Kepsek) kepada Balikpapan Pos  membeberkan, sekolah yang dipimpinnya terpaksa harus menerima sebanyak 80 siswa titipan setelah mendapat surat perintah dari Dinas Pendidikan (Disdik) Balikpapan. Akibatnya, SMA favorit itu terpaksa menggunakan laboratorium sekolah sebagai salah satu ruang belajar tambahan.   Sayangnya, Kadisdik Pemkot Balikpapan Heri Misnoto memilih untuk tidak berkomentar soal “surat sakti” yang memaksa kepsek menerima siswa titipan tersebut.

Menanggapi siswa titipan yang membuat kepsek pusing tujuh keliling, pihak BMPS pun buka-bukaan. Menurut Riduansyah, pihaknya juga menerima laporan ada salah seorang siswa SDN 005 Balikpapan Utara yang berhasil masuk ke SMPN 3 Balikpapan hanya dengan berbekal memo dari pimpinan DPRD Balikpapan. “Siswa ini bisa masuk ke SMPN 3 Balikpapan karena punya ‘katabelece’.  Maaf kalau nama siswanya tidak bisa kami sebutkan,” ucap dia.

Terhadap hal tersebut, Riduansyah menandaskan, pihaknya sangat geram. Terlebih, anggota DPRD pun hingga saat ini tidak ada satupun yang bisa dihubungi dan ditemui oleh pihak dan perwakilan BMPS yang berkunjung ke kantor DPRD.

“Kita hanya ingin tahu, apa sebenarnya motifnya? Padahal banyak juga anggota dan termasuk ketuanya yang sekolah di sekolah swasta. Kenapa sekarang justru mereka seakan-akan ingin mematikan sekolah swasta?,” paparnya.

Lebih jauh Riduan menambahkan, kondisi sekolah swasta di Balikpapan yang dikelola oleh 12 yayasan  saat ini sangat memprihatinkan. Bahkan, ada beberapa sekolah swasta yang siap gulung tikar akibat minimnya jumlah siswa yang mendaftar di sekolah tersebut.

“Ada salah satu SMA swasta yang saat ini baru 2 orang yang mendaftar. Padahal, biasanya mencapai 50 siswa. Lalu, penurunan drastis jumlah siswa baru juga terjadi di Sekolah Muhammadiyah dan Kartika,” sebutnya.

Akibat penurunan jumlah pendaftar yang sangat signifikan tersebut, Riduan mengungkapkan bahwa berdampak pada minimnya income (pendapatan) sekolah. “Ini saja, SMA Muhammadiyah sudah 2 bulan belum bisa membayar gaji guru. Karena tidak ada dananya dan minimnya pemasukan,” tandasnya.

Hingga berita ini diturunkan, Riduansyah mengakui belum menerima respon dari pihak DPRD Kota Balikpapan. “Tidak tahu kenapa, semuanya lari dan menghilang , tidak ada yang mau bertemu dengan pihak kami. Padahal kami hanya ingin menjalin komunikasi. Kalau mereka ada masalah, jangan lari begitu,” cetusnya.

Lantas, apa langkah BMPS yang akan diambil saat ini? Riduansyah menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan pertemuan dengan seluruh kepala sekolah swasta dan membuat kesepakatan bersama yang kemudian diresmikan dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU). “Kita ingin pastikan semuanya solid dan sepakat menolak adanya intervensi terhadap perwali No.13 tahun 2014 dan menolak hasil PPDB 2014,” tandasnya.

Dengan pernyataan tersebut, kata Riduansyah, maka pihaknya menunda melakukan demonstrasi yang sebelumnya diagendakan akan digelar hari ini, Rabu (23/7). “(Demo) kami tunda dulu, sembari berkumpul dan menyepakati bersama serta menghormati Pilpres,” imbuhnya.(cha/BALIKPAPANPOS)

Related posts

Badan Lingkungan Hidup : Restoran Wajib Miliki IPAL

admin

Taman Kota Terpadu Tiga Generasi Seluas 1,5 Hektar Akan Dibangun di Balikpapan

admin

Proyek Jembatan Tol Teluk Balikpapan Telan Biaya 12 Triliun

admin

Bandara Sepinggan Akan Ganti Nama Sultan Aji Muhammad Sulaiman

admin

Pengurusan Balikpapan Islamic Centre Ditarget Rampung Setelah Lebaran

admin

Komunitas Gembel Balikpapan Buka Lapak Baca Buku Gratis di Taman 3 Generasi

admin
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com