Media Islam Madinatul Iman Balikpapan
Warta Dalam Kota

Penutupan “Km17”: SK Walikota Balikpapan Digugat di PTUN Samarinda

MADINATULIMAN – Surat Keputusan (SK) Wali Kota Balikpapan No.188.45/2013  tentang penutupan lokasi prostitusi Lembah Harapan Baru (LHB) Km 17 Jl Soekarno- Hatta Kelurahan Karang Joang, Balikpapan Utara,  ditolak warga dan penghuni lokalisasi Km 17.  Mereka menilai isi dalam SK tersebut tidak jelas dan tidak spesifik menyebutkan objek penutupan sehingga SK itu harus di batalkan.
 

“Di lokalisasi Km 17 ada penduduk, pedagang serta aktivitas masyarakat lainnya. Jadi bukan hanya WTS (Wanita Tuna Susila,red). Untuk itu kami minta dalam SK itu harus jelas objek yang ditutup,” kata  Juru bicara sekaligus kuasa hukum warga penghuni Km 17,  Rukhi Santoso SH dalam keterangan pers di Hotel Pacifik,  Sabtu (19/5).  

Menurut Rukhi, seharusnya dalam SK itu lebih spesifik menyebutkan penghentian aktivitas prostitusi. Karena di Km 17 ini ada kegiatan warga selain aktivitas para WTS. “Kalau hanya disebutkan penutupan Km 17.  Bagaimana dengan 450 kepala keluarga (KK) yang tidak terlibat kegiatan prostitusi apakah aktivitas mereka juga harus dihentikan. Jadi kami minta batasan penutupannya harus jelas,”tandas pengacara senior di Balikpapan ini.

Selain itu, kata Rukhi, di dalam SK Wali Kota itu tidak ada upaya-upaya pemberdayaan terhadap para WTS ini setelah lokalisasi ini ditutup. “Jangan hanya ditelantarkan. Setidaknya sebelum lokalisasi ini ditutup para WTS sudah disiapkan lapangan kerja baru.  Karena risiko sosial baru bakal terjadi setelah lokalisasi Km 17 ditutup. Ya, bisa saja  para WTS ini akan menyebar diperkotaan dan tempat lain di Balikpapan,”tutur Rukhi yang didampingi 7 pengacara.

Saat ini terang Rukhi, untuk membatalkan SK Wali Kota ini pihaknya telah mendaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda Kamis, 16 Mei lalu untuk segera disidangkan dengan nomor registrasi No 14/G/2013/PTUN/SMD.

“Minggu ini segera disidangkan. Jadi SK penutupan Km 17 ini belum bisa dilaksanakan apabila belum ada keputusan tetap dari pihak pengadilan,”terangnya.  Rukhi berharap, jika SK ini dibatalkan maka pemerintah kota melakukan revisi terhadap SK ini dengan keputusan-keputusan yang bijak sehingga tidak merugikan warga Km 17.

“Lahan bekas prostitusi inikan bisa dijadikan objek wisata yang bisa menyumbangkan PAD (pendapatan asli daerah) bagi pemerintah kota atau pembangunan lainya yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar,”tandasnya.

Sementara itu, Wali Kota Balikpapan HM Rizal Effendi SE yang dihubungi Balikpapan Pos lewat ponselnya Minggu (19/5) enggan berkomentar banyak terkait aspirasi yang disampaikan warga tersebut, dirinya selaku wali kota hanya mengatakan, dirinya sangat menghargai aspirasi  yang  telah disampaikan itu. “Intinya, Saya sangat menghargai aspirasi yang telah disampaikan warga,”ujarnya singkat.

Sebelumnya, warga Km lokalisasi Km 17 Karang Joang melakukan perlawanan atas pemancangan plang pengumuman mengenai penutupan lokalisasi. Aparat Pol PP yang hendak memasang plang di jalan masuk lokalisasi, dihalang-halangi warga bersama pengacara. Akhirnya plang penutupan dibatalkan.(vie/balikpapanpos)

Related posts

Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT) Gunakan Kurikulum Nasional Islami

admin

Islamic Center Balikpapan Akan Digunakan Shalat Idul Adha 1437 H

admin

Baret Merah Hanya Kopassus, Ormas Dilarang Pakai Atribut Militer

admin

Dua Admin Medsos Ditangkap Polres Balikpapan Karena Sebarkan Hoax

admin

Konsleting Listrik: Asrama Ponpes Nurul Khairat Balikpapan Terbakar

admin

Merawat Keragaman, Dialog Lintas Agama Berlangsung di Kebun Raya Balikpapan

admin
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com